1. Pendahuluan
1.1 Transisi pendanaan donor
Dalam dua dekade terakhir, bantuan pembangunan untuk kesehatan berperan besar dalam memperluas layanan HIV, tuberkulosis, dan imunisasi di negara berpendapatan menengah. Ketika suatu negara naik kelas pendapatan atau donor mengubah prioritas, program yang dibiayai donor diharapkan beralih ke pembiayaan dan pengelolaan domestik. Proses ini disebut transisi. Tinjauan pelingkupan terhadap 89 publikasi menunjukkan bahwa transisi dipengaruhi oleh tindakan donor maupun pemerintah, berdampak pada setiap komponen sistem kesehatan, dan paling banyak didokumentasikan pada program HIV (Huffstetler et al., 2022). Transisi yang berhasil ditandai oleh kepemimpinan, perencanaan dini, dan investasi pratransisi pada kapasitas finansial, teknis, dan logistik negara penerima.
Studi komparatif di sepuluh negara Eropa Timur dan Asia Tengah menemukan tantangan transisi yang berulang: lemahnya estimasi kebutuhan pembiayaan, terbatasnya kemauan politik untuk menggantikan pendanaan donor, serta regulasi yang membatasi kemampuan pemerintah untuk mengontrak organisasi masyarakat sipil yang justru menjadi tulang punggung layanan bagi populasi kunci (Gotsadze et al., 2019). Sebaliknya, evaluasi prospektif transisi program pencegahan HIV Avahan di India menunjukkan bahwa persiapan yang memadai dapat mempertahankan cakupan layanan setelah transisi, meskipun komunitas merasakan fokus program menyempit dan terjadi kekosongan stok komoditas (Bennett et al., 2015). Kedua pengalaman ini menegaskan bahwa yang diwariskan bukan sekadar anggaran, melainkan fungsi: penjangkauan, pendampingan sebaya, dan layanan yang menjaga kerahasiaan.
1.2 Konteks Indonesia
Di Indonesia, sejumlah klinik berbasis komunitas (community-based clinics, CBC) dikelola yayasan atau organisasi masyarakat sipil dan menyediakan konseling dan tes HIV, layanan IMS, serta perawatan, dukungan, dan pengobatan (PDP) yang ramah bagi populasi kunci. Penanggulangan HIV dan IMS diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022, sedangkan layanan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah (Kementerian Kesehatan, 2022; 2024).
Setidaknya tiga jalur pembiayaan domestik tersedia bagi CBC. Pertama, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang mensyaratkan izin operasional dan proses kredensialing. Kedua, anggaran daerah, termasuk kontrak dengan organisasi kemasyarakatan melalui swakelola tipe III, yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah dan dilaksanakan organisasi kemasyarakatan (Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; LKPP, 2021). Ketiga, pendapatan mandiri dari layanan berbayar, filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Ketiga jalur ini memiliki prasyarat, siklus, dan risiko yang berbeda, terutama bagi akses populasi kunci.
1.3 Tujuan
Literatur transisi sebagian besar menilai kesiapan dari sudut pandang negara atau program nasional. Masih sedikit yang memeriksa bagaimana fasilitas pelaksana di tingkat komunitas merencanakan transisinya sendiri. Kertas kerja ini bertujuan untuk:
- mendeskripsikan posisi, target bauran sumber dana 2030, dan peta jalan 2027 hingga 2030 bagi tujuh CBC;
- menilai mutu rencana tindak lanjut (RTL) tiga bulan dan keselarasannya dengan target jangka panjang;
- mengidentifikasi hambatan dan kebutuhan dukungan yang disampaikan klinik; dan
- merumuskan implikasi bagi pendampingan dan kebijakan transisi.
2. Metode
2.1 Desain dan sumber data
Studi ini menggunakan analisis dokumen kualitatif-deskriptif (Bowen, 2009). Sumber data adalah tujuh berkas paparan yang disusun tim klinik dan disampaikan pada hari terakhir lokakarya keberlanjutan CBC, 9 hingga 11 November 2026. Setiap tim terdiri atas pimpinan atau penanggung jawab klinik, staf administrasi dan keuangan, serta perwakilan komunitas. Tim mengisi templat lima slide yang menjawab lima pertanyaan pemantik yang sama:
- Di mana posisi klinik kami hari ini?
- Seperti apa klinik kami di akhir 2030, saat dukungan donor berakhir?
- Apa yang akan kami capai setiap tahun menuju 2030?
- Apa yang akan kami kerjakan dalam tiga bulan ke depan (Desember 2026 hingga Februari 2027), dan siapa penanggung jawabnya?
- Apa yang bisa menghambat kami, dan dukungan apa yang kami butuhkan?
Dua klinik menggunakan format berbeda (format slide sendiri dan berkas PDF) dengan isi yang tetap mengikuti pertanyaan pemantik. Satu klinik mengirim dua versi berkas dengan isi sama; analisis memakai versi yang lebih lengkap.
2.2 Ekstraksi dan analisis
Isi setiap paparan diekstraksi ke matriks terstruktur dengan tujuh dimensi: kekuatan, prioritas penguatan, komposisi sumber dana saat ini dan target 2030, layanan dan fungsi yang dipertahankan, tonggak tahunan, kegiatan RTL, serta hambatan dan dukungan yang diminta. Angka disalin apa adanya. Untuk target berupa rentang, titik tengah dipakai hanya untuk visualisasi.
Analisis tematik dilakukan secara deduktif terhadap tema peta jalan (perizinan, akreditasi, JKN, dana daerah, tarif, layanan baru, CSR, pemetaan biaya, dan SDM) dan secara induktif terhadap hambatan serta kebutuhan dukungan. Kegiatan RTL dikelompokkan ke empat tema: legalitas dan mutu, keuangan dan biaya, advokasi dan pendanaan, serta layanan dan komunitas.
Mutu RTL dinilai dengan empat kriteria turunan prinsip SMART (Doran, 1981): (1) penanggung jawab jelas; (2) bulan pelaksanaan ditetapkan; (3) hasil dapat dicek secara objektif; dan (4) kegiatan selaras dengan tiga prioritas penguatan yang disebut klinik sendiri. Setiap kriteria diberi status terpenuhi, sebagian, atau belum. Keselarasan antara niat dan tindakan diukur dengan membandingkan jumlah klinik yang menyebut suatu tema dalam peta jalan dengan jumlah klinik yang mempunyai kegiatan RTL pada tema yang sama. Rencana tarif juga ditelaah dengan lensa guardrail akses, yaitu prinsip bahwa transisi pembiayaan tidak boleh mengorbankan kerahasiaan, keterjangkauan, dan suara komunitas (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998).
2.3 Anonimisasi dan etika
Analisis ini memakai dokumen program, bukan data individu, dan dipublikasikan dengan izin pemberi kerja. Klinik diberi kode acak CBC A sampai G yang tidak mengikuti urutan nama, wilayah, atau kinerja. Nama orang, nama lembaga, kota, dan ciri khas yang dapat menunjuk satu klinik dihapus. Angka dan target adalah rencana klinik sendiri, bukan hasil verifikasi.
3. Hasil
3.1 Posisi klinik saat ini
Kekuatan yang paling sering disebut adalah sumber daya manusia dan pendamping yang terlatih, serta pendekatan yang ramah, menjaga kerahasiaan, dan bebas stigma. Prioritas penguatan membentuk dua kelompok. Kelompok legalitas (tiga klinik) masih membereskan izin operasional, kesesuaian fungsi bangunan, atau akreditasi sebagai prasyarat sebelum dapat mengakses pembiayaan publik. Kelompok pendapatan dan kemitraan (empat klinik) sudah berizin dan berfokus menata pendapatan layanan, kemitraan dengan pemerintah, dan CSR. Hanya satu klinik yang menyebut sistem data, pemantauan, dan mutu sebagai prioritas.
3.2 Pergeseran bauran sumber dana
Tabel 1 dan Gambar 1 menunjukkan komposisi sumber dana saat ini dan target akhir 2030. Porsi donor saat ini berkisar 30 hingga 99%. Pada 2030, lima klinik menargetkan porsi donor 0 hingga 10% dan dua klinik 15 hingga 20%.
| Klinik | Donor | JKN | APBD/kontrak daerah | Layanan, filantropi, lainnya | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kini | 2030 | Kini | 2030 | Kini | 2030 | Kini | 2030 | |
| CBC A | 48 | 0 | 0,3 | 10 | 0 | 10 | 52,7 | 80 |
| CBC B | ±99 | 0 hingga 10 | belum ada | 30 | terbatas | 40 | belum ada | 20 hingga 30 |
| CBC C | 40 | 0 | t.d. | t.d. | 10 | 10 | 50 | 90 |
| CBC D | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| CBC E | 80 | 20 | 0 | 60 | 0 | 10 | 20 | 10 |
| CBC F | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 70 |
| CBC G | t.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 100 |
Sumber: paparan klinik. t.d. = tidak diisi. Kolom CBC G tidak berjumlah 100%. Angka tebal menandai sumber terbesar yang ditargetkan pada 2030.
Tiga pola menonjol. Pertama, pendapatan layanan menjadi tumpuan. Lima klinik menargetkan 70 hingga 100% dana dari layanan berbayar, filantropi, dan sumber lain; dua di antaranya menargetkan 100%. Kedua, JKN belum menjadi andalan. Hanya tiga klinik memasukkan JKN (10%, 30%, dan 60%); empat klinik menargetkan 0%. Bagi klinik dengan status izin klinik utama, posisi ini dapat dipahami karena peran klinik utama dalam skema JKN terbatas. Ketiga, dana daerah mulai diperhitungkan. Enam klinik menargetkan 10 hingga 50% dari APBD atau kontrak daerah, tetapi baru satu klinik yang saat ini sudah menerima dana daerah melalui swakelola tipe III.
3.3 Layanan dan fungsi yang ingin dijaga
Seluruh klinik ingin mempertahankan layanan inti HIV, IMS, dan PDP serta peran pendamping sebaya, konselor, dan penjangkau. Empat klinik secara eksplisit menyatakan bahwa layanan inti tetap gratis atau terjangkau bagi pengguna yang tidak mampu, melalui subsidi silang atau pemilahan siapa yang tetap dilayani tanpa biaya. Sebaliknya, satu klinik menyatakan bahwa tidak ada layanan inti yang direncanakan tetap tanpa biaya, dan satu klinik merencanakan skema prabayar Rp15.000 hingga Rp50.000 per kunjungan. Temuan ini penting dibaca bersama porsi pendapatan layanan yang tinggi pada subbagian 3.2.
3.4 Peta jalan 2027 hingga 2030
Gambar 2 memetakan tema yang muncul dalam peta jalan setiap klinik. Tanda bulatan penuh berarti tema tersebut disebut, bukan berarti sudah tercapai. Swakelola atau dana daerah dan layanan baru paling sering muncul (enam klinik), disusul kerja sama atau peningkatan JKN, tarif atau subsidi silang, serta pemetaan biaya dan rencana bisnis (masing-masing lima klinik).
Layanan baru yang direncanakan meliputi poli tuberkulosis dan penyakit tidak menular, vaksin HPV, pemeriksaan viral load, layanan gigi, kesehatan ibu dan anak, apotek, laboratorium, hepatitis, paliatif lansia, dan program HIV di tempat kerja. Tonggak tahunan yang paling sering muncul diringkas pada Tabel 2.
| Tahun | Tonggak yang paling sering muncul |
|---|---|
| 2027 | Izin diperbarui atau diajukan melalui OSS; akreditasi; peta biaya dan rencana bisnis; layanan berbayar mulai berjalan; pemenuhan tim SDM dan program HIV di tempat kerja |
| 2028 | Penguatan mutu dan akreditasi; proposal swakelola ke pemerintah kota dan kerja sama kesehatan kerja dengan perusahaan; dua sampai tiga sumber pembiayaan baru; poli tuberkulosis dan skema prabayar |
| 2029 | Kerja sama JKN aktif dan dana publik menutup separuh biaya; aktivasi JKN dan CSR; simulasi operasional tanpa donor; subsidi silang; kenaikan kapitasi 30 hingga 40% |
| 2030 | Layanan esensial tetap berjalan tanpa donor dengan sumber dana yang lebih beragam (semua klinik) |
3.5 Rencana tindak lanjut tiga bulan
Ketujuh klinik menulis 24 kegiatan RTL untuk Desember 2026 hingga Februari 2027 (Tabel 3). Kegiatan keuangan dan biaya serta layanan dan komunitas paling banyak (masing-masing tujuh), disusul legalitas dan mutu (enam) serta advokasi dan pendanaan (empat).
| Tema | Jumlah | Contoh kegiatan |
|---|---|---|
| Legalitas dan mutu | 6 | Pemetaan dokumen perizinan; konsultasi dengan dinas kesehatan dan dinas perizinan; pemenuhan persyaratan; pengajuan melalui OSS; pembaruan izin dan akreditasi; pembenahan fasilitas |
| Keuangan dan biaya | 7 | Audit keuangan dan biaya layanan; strategi pendapatan alternatif; perhitungan biaya dan tarif layanan; pencatatan keuangan per sumber dana; kalkulator biaya per layanan |
| Advokasi dan pendanaan | 4 | Advokasi ke dinas kesehatan dan DPRD; advokasi CSR; penyusunan proposal swakelola |
| Layanan dan komunitas | 7 | Diskusi kelompok terarah dengan komunitas; tes HIV keliling di hotspot; peluncuran pemeriksaan viral load; materi pelatihan jejaring; pelaporan rutin tepat waktu |
Penilaian mutu RTL (Tabel 4) menunjukkan bahwa penanggung jawab sudah jelas di semua klinik. Namun, dua klinik belum menetapkan bulan pelaksanaan, empat klinik baru sebagian merumuskan hasil yang dapat dicek, dan empat klinik baru sebagian menyelaraskan RTL dengan prioritasnya sendiri. Hanya dua klinik yang memenuhi keempat kriteria. Hasil yang sulit diverifikasi, misalnya tersosialisasinya layanan atau laporan keuangan tanpa format dan tenggat, adalah kelemahan yang paling umum.
| Klinik | Kegiatan | PJ jelas | Bulan ditetapkan | Hasil dapat dicek | Selaras prioritas |
|---|---|---|---|---|---|
| CBC A | 4 | ✓ | Belum | Sebagian | Sebagian |
| CBC B | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CBC C | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Sebagian |
| CBC D | 4 | ✓ | ✓ | Sebagian | ✓ |
| CBC E | 4 | ✓ | Belum | Sebagian | Sebagian |
| CBC F | 1 | ✓ | ✓ | Sebagian | Sebagian |
| CBC G | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Terpenuhi | 24 | 7/7 | 5/7 | 3/7 | 3/7 |
PJ = penanggung jawab. Penilaian oleh penulis sebagai bahan diskusi pendampingan, bukan penilaian akhir.
3.6 Kesenjangan antara niat dan tindakan
Gambar 3 membandingkan jumlah klinik yang menyebut suatu tema dalam peta jalan dengan jumlah klinik yang memasukkan tema tersebut ke RTL tiga bulan. Kesenjangan terbesar ada pada JKN: lima klinik menyebutnya dalam peta jalan dan tiga menargetkan porsi JKN pada 2030, tetapi tidak satu pun memasukkan langkah perizinan menuju kredensialing atau komunikasi dengan BPJS Kesehatan ke RTL. Pada dana daerah, enam klinik menargetkannya, tetapi hanya satu klinik yang menyusun proposal swakelola dan satu klinik yang mengadvokasi anggaran daerah. Klinik yang menargetkan porsi JKN tertinggi (60%) juga masih menempatkan izin operasional sebagai prioritas pertama, padahal kredensialing mensyaratkan izin dan akreditasi lebih dahulu.
Beberapa inkonsistensi internal juga ditemukan. Satu klinik menulis tonggak kerja sama JKN aktif pada 2029 tetapi menargetkan porsi JKN 0% dan bauran target yang melebihi 100%. Satu klinik menuliskan proyeksi pendapatan dengan satuan yang dapat terbaca sebagai miliar, padahal hasil perhitungannya ratusan juta rupiah. Dua klinik belum mengisi atau hanya mengisi secara kualitatif komposisi dana saat ini. Selain itu, prioritas pertama satu klinik (sistem data dan mutu) dan prioritas SDM satu klinik lain belum tercermin dalam RTL masing-masing.
3.7 Hambatan
Tabel 5 merangkum hambatan lintas klinik. Hambatan yang paling sering disebut adalah ekspektasi komunitas agar layanan tetap gratis, yang dikhawatirkan memicu putus berobat (loss to follow-up) atau hilangnya kepercayaan bila tarif diberlakukan, serta ketergantungan pada donor tanpa dana cadangan atau dukungan dana alokasi daerah (masing-masing empat klinik).
| Hambatan | Klinik | Cara mengatasi yang diusulkan klinik |
|---|---|---|
| Komunitas berharap layanan tetap gratis; tarif dapat memicu putus berobat atau hilangnya kepercayaan | 4 | Diskusi dengan pengguna; edukasi tentang situasi pendanaan; opsi subsidi dan pemilahan siapa yang tetap gratis; transparansi informasi layanan |
| Ketergantungan pada donor; belum ada dana cadangan atau dukungan DAU/DAK | 4 | Diversifikasi pembiayaan; mendorong layanan masuk pembiayaan daerah melalui SPM; menghitung biaya per layanan dan paket layanan minimum |
| Legalitas dan bangunan: kesesuaian fungsi bangunan, fasilitas perlu direnovasi | 2 | Koordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas perizinan; menggalang dana renovasi |
| Belum terintegrasi dengan pembiayaan dan layanan pemerintah; aturan layanan gratis belum jelas | 2 | Memperkuat kemitraan; menjajaki JKN dan pembiayaan pemerintah |
| Ketergantungan pada SDM kunci, terutama penjangkau | 1 | Kemitraan melalui swakelola tipe III |
| Ketersediaan obat IMS terbatas | 1 | Pengadaan mandiri dengan harga terjangkau |
| Penjangkauan lapangan: mobilitas populasi tinggi, izin lokasi layanan keliling, risiko berhadapan dengan aparat | 1 | Penjangkauan daring; kerja sama dan sosialisasi ke instansi terkait |
3.8 Kebutuhan dukungan
Permintaan dukungan yang paling sering muncul ditujukan kepada pemerintah pusat, yaitu kepastian logistik program (ARV, reagen HIV, obat IMS dan sifilis, PrEP, dan terapi pencegahan tuberkulosis) yang diminta lima klinik. Kebutuhan yang sama seringnya adalah dukungan pendamping sebaya dan penjangkau (lima klinik), yang ditujukan kepada organisasi masyarakat sipil pelaksana program dan dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan, klinik juga meminta peluang swakelola, pendampingan perizinan dan izin lokasi layanan keliling, alokasi dana alokasi umum dan khusus, serta forum lintas pemangku kepentingan. Dari BPJS Kesehatan, klinik meminta pendampingan dokumen kredensialing, kemudahan persyaratan kemitraan, penjaminan pemeriksaan CD4 dan viral load, serta kode khusus pada riwayat pengobatan HIV untuk menjaga kerahasiaan. Pola ini menunjukkan bahwa penjangkauan dan pendampingan sebaya adalah fungsi yang paling dikhawatirkan hilang setelah donor berakhir.
4. Pembahasan
4.1 Kemandirian berbasis pendapatan layanan dan risiko terhadap akses
Temuan utama studi ini adalah kuatnya orientasi kemandirian melalui pendapatan layanan. Orientasi ini wajar: pendapatan layanan berada dalam kendali klinik, sementara JKN dan dana daerah bergantung pada pihak lain. Namun, bagi klinik yang melayani populasi kunci, strategi berbasis tarif berpotensi menimbulkan hambatan finansial pada kelompok yang paling rentan putus layanan. Pengalaman transisi Avahan menunjukkan bahwa komunitas dapat merasakan penyempitan fokus program meski cakupan layanan bertahan (Bennett et al., 2015). Karena itu, setiap rencana tarif perlu diuji dengan guardrail akses sebelum diberlakukan. Komoditas program yang sudah dibiayai negara tidak boleh dikenakan biaya, karena hal itu merupakan pembiayaan ganda. Layanan inti juga harus tetap dapat diakses pengguna yang tidak mampu, dan perubahan perlu dikomunikasikan bersama pendamping sebaya sebelum berlaku. Empat klinik sudah merencanakan subsidi silang atau pemilahan layanan gratis; praktik ini perlu dijadikan standar minimum bagi semua klinik.
4.2 JKN: jalur yang belum diurutkan
Rendahnya porsi JKN dalam target dan ketiadaan langkah kredensialing di RTL menunjukkan bahwa JKN dipersepsikan sebagai jalur yang jauh dan rumit. Bagi klinik pratama, JKN adalah sumber pendapatan rutin yang paling dapat diprediksi, tetapi aksesnya berurutan: izin operasional, akreditasi, lalu kredensialing. Klinik yang menargetkan porsi JKN tertinggi justru belum menuntaskan langkah pertama. Pendampingan perlu menetapkan jalur JKN yang realistis per klinik, termasuk keputusan sadar untuk tidak mengandalkan JKN bila status izinnya tidak memungkinkan. Kekhawatiran tentang kerahasiaan status HIV dalam pencatatan klaim juga perlu dijawab di tingkat kebijakan, karena tanpa jaminan kerahasiaan, pengguna dari populasi kunci dapat enggan memakai kartu JKN.
4.3 Swakelola tipe III sebagai mekanisme kontrak sosial
Studi di Eropa Timur dan Asia Tengah mencatat bahwa ketiadaan mekanisme hukum untuk mengontrak organisasi masyarakat sipil menjadi salah satu hambatan transisi paling serius (Gotsadze et al., 2019). Indonesia memiliki mekanisme tersebut melalui swakelola tipe III (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; LKPP, 2021), dan satu klinik dalam studi ini telah menggunakannya. Tantangannya bukan regulasi, melainkan waktu dan kapasitas: agar dapat dibiayai pada anggaran 2028, usulan perlu masuk musyawarah perencanaan pembangunan dan rencana kerja dinas kesehatan pada Januari hingga Juni 2027. Penjangkauan dan tes HIV bagi orang berisiko, yang termasuk dalam SPM Kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2024), adalah kandidat paling kuat untuk dikontrakkan kepada CBC, karena sekaligus menjawab fungsi yang paling dikhawatirkan hilang.
4.4 Mutu perencanaan sebagai prasyarat keberlanjutan
Kerangka keberlanjutan program berbasis komunitas menekankan bahwa keberlanjutan perlu direncanakan sejak awal dan diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat dipantau (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). RTL yang belum menetapkan waktu atau hasil yang dapat dicek menyulitkan pemantauan dan berisiko membuat peta jalan berhenti sebagai pernyataan niat. Dua klinik yang memenuhi semua kriteria mutu dapat menjadi rujukan belajar antarklinik, bersama satu klinik yang sudah berpengalaman menjalankan swakelola tipe III.
5. Implikasi dan rekomendasi
5.1 Bagi pendampingan klinik
- Revisi RTL paling lambat 15 Desember 2026 sehingga setiap kegiatan memiliki bulan pelaksanaan, penanggung jawab, dan hasil yang dapat dicek, serta mencerminkan tiga prioritas klinik.
- Uji guardrail akses atas setiap rencana tarif atau prabayar sebelum diberlakukan, termasuk penetapan layanan inti yang tetap tanpa biaya bagi pengguna tidak mampu.
- Tetapkan jalur JKN per klinik dengan urutan izin, akreditasi, lalu kredensialing, atau putuskan secara eksplisit untuk tidak mengandalkan JKN.
- Siapkan usulan swakelola untuk anggaran 2028 dan masukkan ke siklus perencanaan daerah Januari hingga Juni 2027, dengan klinik yang sudah berpengalaman sebagai rekan belajar.
- Satukan skenario keuangan yang konsisten (berjumlah 100%) dan uji asumsi jumlah pasien berbayar dengan simulator keberlanjutan.
5.2 Bagi pemangku kebijakan
| Pihak | Usulan |
|---|---|
| Pemerintah pusat | Menjamin kesinambungan logistik program bagi CBC; memperjelas kebijakan layanan HIV yang tetap gratis setelah transisi; mendorong dinas kesehatan memasukkan layanan CBC ke pencapaian SPM |
| Dinas kesehatan | Membuka ruang usulan swakelola dan hibah dalam siklus perencanaan 2028; mendampingi perizinan dan pembinaan klinik; memfasilitasi forum pemangku kepentingan |
| BPJS Kesehatan | Menyelenggarakan sesi pendampingan kredensialing bagi klinik yang sudah berizin; membahas cara pencatatan yang menjaga kerahasiaan status HIV |
| Organisasi masyarakat sipil pelaksana program | Mendampingi revisi RTL dan uji guardrail tarif; mendukung advokasi dan keberlanjutan pendamping sebaya selama masa transisi |
5.3 Jadwal pemantauan
| Waktu | Kegiatan | Hasil |
|---|---|---|
| Paling lambat 15 Desember 2026 | Revisi RTL bersama fasilitator | RTL tujuh klinik dengan bulan, penanggung jawab, dan hasil yang dapat dicek |
| Akhir Januari 2027 | Pengecekan pertama (daring) | Status kegiatan Desember hingga Januari dan kendala |
| Akhir Februari 2027 | Pengecekan kedua | Status seluruh RTL; usulan swakelola yang siap dikirim |
| Maret 2027 | Pertemuan berbagi antarklinik | Pembelajaran dan pembaruan peta jalan |
6. Keterbatasan
Pertama, data berasal dari paparan yang disusun klinik sendiri, sehingga target dan klaim tidak diverifikasi dengan dokumen keuangan atau perizinan. Kedua, format dan kelengkapan paparan tidak seragam; satu klinik hanya menulis satu kegiatan RTL dan dua klinik mengisi komposisi dana secara tidak lengkap. Ketiga, penilaian mutu RTL dilakukan oleh satu penilai yang juga terlibat sebagai fasilitator, sehingga berpotensi bias; penilaian ini dimaksudkan sebagai bahan diskusi, bukan skor kinerja. Keempat, dengan tujuh klinik, temuan bersifat deskriptif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke seluruh CBC di Indonesia.
7. Kesimpulan
Tujuh klinik layanan HIV berbasis komunitas telah merumuskan visi keberlanjutan yang jelas: tetap melayani populasi kunci setelah donor berakhir, dengan porsi donor yang turun tajam pada 2030. Namun, rencana mereka bertumpu pada pendapatan layanan yang berisiko terhadap akses, sementara jalur pembiayaan publik yang lebih sesuai dengan sifat layanan, yaitu JKN dan kontrak sosial daerah melalui swakelola tipe III, belum diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam tiga bulan ke depan. Menutup kesenjangan antara niat dan tindakan ini, terutama sebelum siklus perencanaan daerah 2028, adalah prioritas pendampingan yang paling mendesak.
Deklarasi
Kontribusi penulis. NPAH merancang analisis, mengekstraksi dan menganalisis data, serta menulis naskah.
Konflik kepentingan. Penulis terlibat sebagai konsultan dan fasilitator dalam kajian keberlanjutan yang menjadi konteks lokakarya. Penulis tidak memiliki kepentingan finansial terhadap klinik yang dianalisis.
Pendanaan. Penulisan kertas kerja ini tidak menerima pendanaan khusus.
Etika dan izin. Analisis memakai dokumen program tanpa data individu dan dipublikasikan dengan izin pemberi kerja. Seluruh klinik, orang, dan lembaga dianonimkan.
Ketersediaan data. Dokumen sumber bersifat internal dan tidak dibagikan. Ringkasan agregat tersedia dalam naskah ini.
Ucapan terima kasih. Penulis berterima kasih kepada pimpinan, staf keuangan, dan perwakilan komunitas di tujuh klinik yang menyusun dan memaparkan rencana mereka.
Daftar Pustaka
- Bennett, S., Singh, S., Rodriguez, D., Ozawa, S., Singh, K., Chhabra, V., & Dhingra, N. (2015). Transitioning a large scale HIV/AIDS prevention program to local stakeholders: Findings from the Avahan transition evaluation. PLOS ONE, 10(9), e0136177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136177
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36.
- Gotsadze, G., Chikovani, I., Sulaberidze, L., Gotsadze, T., Goguadze, K., & Tavanxhi, N. (2019). The challenges of transition from donor-funded programs: Results from a theory-driven multi-country comparative case study of programs in Eastern Europe and Central Asia supported by the Global Fund. Global Health: Science and Practice, 7(2), 258–272. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-18-00425
- Huffstetler, H. E., Bandara, S., Bharali, I., Kennedy Mcdade, K., Mao, W., Guo, F., Zhang, J., Riviere, J., Becker, L., Mohamadi, M., Rice, R. L., King, Z., Farooqi, Z. W., Zhang, X., Yamey, G., & Ogbuoji, O. (2022). The impacts of donor transitions on health systems in middle-income countries: A scoping review. Health Policy and Planning, 37(9), 1188–1202. https://doi.org/10.1093/heapol/czac063
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Shediac-Rizkallah, M. C., & Bone, L. R. (1998). Planning for the sustainability of community-based health programs: Conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. Health Education Research, 13(1), 87–108. https://doi.org/10.1093/her/13.1.87
1. Introduction
1.1 Donor funding transitions
Over the past two decades, development assistance for health has played a large part in expanding HIV, tuberculosis and immunisation services in middle-income countries. When a country moves up an income category or a donor changes its priorities, donor-funded programmes are expected to shift to domestic financing and management. This process is known as transition. A scoping review of 89 publications showed that transitions are shaped by the actions of both donors and governments, affect every component of the health system, and are most often documented for HIV programmes (Huffstetler et al., 2022). Successful transitions are marked by leadership, early planning, and pre-transition investment in the recipient country's financial, technical and logistical capacity.
A comparative study of ten countries in Eastern Europe and Central Asia found recurring transition challenges: weak estimates of financing needs, limited political will to replace donor funding, and regulations that restrict government contracting of civil society organisations, which are the backbone of services for key populations (Gotsadze et al., 2019). In contrast, a prospective evaluation of the transition of the Avahan HIV prevention programme in India showed that adequate preparation can sustain service coverage after transition, although communities felt that the programme's focus narrowed and commodity stock-outs occurred (Bennett et al., 2015). Both experiences confirm that what is handed over is not simply a budget but a set of functions: outreach, peer support, and services that protect confidentiality.
1.2 The Indonesian context
In Indonesia, a number of community-based clinics (CBCs) are run by foundations or civil society organisations and provide HIV counselling and testing, sexually transmitted infection (STI) services, and care, support and treatment that key populations trust. HIV and STI control is regulated by Minister of Health Regulation No. 23 of 2022, and services for people at risk of HIV are part of the Minimum Service Standards for health that local governments are required to meet (Ministry of Health, 2022; 2024).
At least three domestic financing routes are open to CBCs. The first is the national health insurance scheme (JKN) through a contract with BPJS Kesehatan, which requires an operating licence and credentialing. The second is local government budgets, including contracts with community organisations through swakelola tipe III, a form of self-managed procurement planned and supervised by a ministry, agency or local government and carried out by a community organisation (Presidential Regulation No. 16 of 2018 as amended by Presidential Regulation No. 12 of 2021; LKPP, 2021). The third is the clinics' own revenue from fee-paying services, philanthropy and corporate social responsibility (CSR). The three routes differ in their prerequisites, cycles and risks, especially for access by key populations.
1.3 Aims
The transition literature mostly assesses readiness from the perspective of countries or national programmes. Few studies examine how implementing facilities at community level plan their own transition. This working paper aims to:
- describe the current position, 2030 funding mix targets, and 2027 to 2030 roadmaps of seven CBCs;
- assess the quality of the three-month action plans and their alignment with long-term targets;
- identify the barriers and support needs reported by the clinics; and
- draw implications for transition support and policy.
2. Methods
2.1 Design and data sources
This study used qualitative descriptive document analysis (Bowen, 2009). The data sources were seven presentations prepared by clinic teams and delivered on the final day of a CBC sustainability workshop held on 9 to 11 November 2026. Each team consisted of the clinic head or manager, administrative and finance staff, and a community representative. Teams completed a five-slide template answering the same five guiding questions:
- Where is our clinic today?
- What will our clinic look like at the end of 2030, when donor support ends?
- What will we achieve each year on the way to 2030?
- What will we do in the next three months (December 2026 to February 2027), and who is responsible?
- What could hold us back, and what support do we need?
Two clinics used a different format (their own slides and a PDF file) but still followed the guiding questions. One clinic sent two versions of the same file; the more complete version was analysed.
2.2 Extraction and analysis
The content of each presentation was extracted into a structured matrix with seven dimensions: strengths, strengthening priorities, current and 2030 funding mix, services and functions to be kept, annual milestones, action plan activities, and barriers and support requested. Figures were copied as reported. For targets given as a range, the midpoint was used for visualisation only.
Thematic analysis was deductive for roadmap themes (licensing, accreditation, JKN, local funds, fees, new services, CSR, costing and staffing) and inductive for barriers and support needs. Action plan activities were grouped into four themes: legal status and quality, finance and costing, advocacy and funding, and services and community.
Action plan quality was rated against four criteria derived from the SMART principles (Doran, 1981): (1) a named person responsible; (2) a set month; (3) an objectively verifiable result; and (4) alignment with the three strengthening priorities named by the clinic itself. Each criterion was rated as met, partly met or not met. Alignment between intention and action was measured by comparing the number of clinics naming a theme in their roadmap with the number of clinics that had an action plan activity on the same theme. Fee plans were also reviewed through an access safeguard lens, the principle that a financing transition must not sacrifice confidentiality, affordability and community voice (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998).
2.3 Anonymisation and ethics
This analysis used programme documents, not individual data, and is published with the commissioning organisation's permission. Clinics were given random codes CBC A to G that do not follow the order of their names, regions or performance. Names of people, institutions, cities and any distinctive features that could identify a clinic were removed. Figures and targets are the clinics' own plans and have not been verified.
3. Results
3.1 Where the clinics stand today
The strengths named most often were trained staff and peer supporters, and an approach that is friendly, confidential and free of stigma. Strengthening priorities formed two groups. The legal status group (three clinics) was still resolving operating licences, building use permits or accreditation, which are prerequisites for public financing. The revenue and partnership group (four clinics) was already licensed and focused on organising service revenue, partnerships with government, and CSR. Only one clinic named data systems, monitoring and quality as a priority.
3.2 The shift in funding mix
Table 1 and Figure 1 show the current funding mix and the end-2030 targets. The current donor share ranges from 30 to 99%. By 2030, five clinics aim for a donor share of 0 to 10% and two clinics 15 to 20%.
| Clinic | Donor | JKN | Local budget or contract | Fees, philanthropy, other | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | 2030 | Now | 2030 | Now | 2030 | Now | 2030 | |
| CBC A | 48 | 0 | 0.3 | 10 | 0 | 10 | 52.7 | 80 |
| CBC B | ±99 | 0 to 10 | none yet | 30 | limited | 40 | none yet | 20 to 30 |
| CBC C | 40 | 0 | n.r. | n.r. | 10 | 10 | 50 | 90 |
| CBC D | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| CBC E | 80 | 20 | 0 | 60 | 0 | 10 | 20 | 10 |
| CBC F | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 70 |
| CBC G | n.r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 100 |
Source: clinic presentations. n.r. = not reported. The CBC G columns do not sum to 100%. Bold figures mark the largest targeted source in 2030.
Three patterns stand out. First, service revenue becomes the mainstay. Five clinics aim to raise 70 to 100% of their funding from fee-paying services, philanthropy and other sources; two of them aim for 100%. Second, JKN is not yet relied on. Only three clinics include JKN (10%, 30% and 60%); four aim for 0%. For clinics licensed as main clinics this is understandable, because main clinics play a limited role in the JKN scheme. Third, local funds are starting to count. Six clinics aim to raise 10 to 50% from local budgets or contracts, but only one clinic currently receives local funds through swakelola tipe III.
3.3 Services and functions to be kept
All clinics want to keep their core HIV, STI and care services and the roles of peer supporters, counsellors and outreach workers. Four clinics state explicitly that core services will remain free or affordable for clients who cannot pay, through cross-subsidy or by deciding who continues to be served at no cost. In contrast, one clinic states that no core service is planned to stay free, and one clinic plans a prepayment scheme of IDR 15,000 to 50,000 per visit. These findings should be read together with the high share of service revenue in subsection 3.2.
3.4 Roadmaps for 2027 to 2030
Figure 2 maps the themes in each clinic's roadmap. A filled circle means that the theme is named, not that it has been achieved. Social contracting or local funds and new services appear most often (six clinics), followed by a JKN contract or increase, fees or cross-subsidy, and costing and business planning (five clinics each).
Planned new services include tuberculosis and non-communicable disease clinics, HPV vaccination, viral load testing, dental care, maternal and child health, a pharmacy, a laboratory, hepatitis care, palliative care for older people, and workplace HIV programmes. The annual milestones named most often are summarised in Table 2.
| Year | Milestones named most often |
|---|---|
| 2027 | Licence renewed or submitted through the online licensing system (OSS); accreditation; cost mapping and business plan; fee-paying services start; staffing completed and workplace HIV programme |
| 2028 | Quality and accreditation strengthened; social contracting proposal to the city government and occupational health partnerships with companies; two to three new funding sources; tuberculosis clinic and prepayment scheme |
| 2029 | JKN contract active and public funds covering half of costs; JKN and CSR activated; simulated operation without donors; cross-subsidy; capitation up 30 to 40% |
| 2030 | Essential services continue without donors, with more diverse funding sources (all clinics) |
3.5 Three-month action plans
The seven clinics wrote 24 action plan activities for December 2026 to February 2027 (Table 3). Finance and costing, and services and community, were the most common themes (seven each), followed by legal status and quality (six) and advocacy and funding (four).
| Theme | Number | Example activities |
|---|---|---|
| Legal status and quality | 6 | Mapping licence documents; consulting the health and licensing offices; meeting requirements; submitting through OSS; renewing licences and accreditation; improving facilities |
| Finance and costing | 7 | Financial and service cost audit; alternative revenue strategy; costing and fee setting; financial records by funding source; cost-per-service calculator |
| Advocacy and funding | 4 | Advocacy to the health office and local parliament; CSR advocacy; drafting a social contracting proposal |
| Services and community | 7 | Focus group discussions with the community; mobile HIV testing at hotspots; launch of viral load testing; network training materials; timely routine reporting |
The quality rating of the action plans (Table 4) shows that every clinic named a person responsible. However, two clinics did not set a month, four only partly defined verifiable results, and four only partly aligned their action plan with their own priorities. Only two clinics met all four criteria. Results that are hard to verify, such as services socialised or financial report without a format or deadline, were the most common weakness.
| Clinic | Activities | Person responsible | Month set | Verifiable result | Aligned with priorities |
|---|---|---|---|---|---|
| CBC A | 4 | ✓ | Not yet | Partly | Partly |
| CBC B | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CBC C | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | Partly |
| CBC D | 4 | ✓ | ✓ | Partly | ✓ |
| CBC E | 4 | ✓ | Not yet | Partly | Partly |
| CBC F | 1 | ✓ | ✓ | Partly | Partly |
| CBC G | 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Met | 24 | 7/7 | 5/7 | 3/7 | 3/7 |
Rated by the author as input for coaching discussions, not as a final assessment.
3.6 The gap between intention and action
Figure 3 compares the number of clinics naming a theme in their roadmap with the number that included it in their three-month action plan. The largest gap is in JKN: five clinics named it in their roadmap and three set a JKN share for 2030, but none included licensing steps towards credentialing or contact with BPJS Kesehatan in their action plan. For local funds, six clinics set a target, but only one clinic was drafting a social contracting proposal and one was advocating for local budget. The clinic with the highest JKN target (60%) still lists its operating licence as its first priority, even though credentialing requires a licence and accreditation first.
Several internal inconsistencies were also found. One clinic named JKN contract active as a 2029 milestone but set a JKN share of 0% and a target mix that exceeds 100%. One clinic wrote a revenue projection in units that could be read as billions, while the calculation gives hundreds of millions of rupiah. Two clinics did not report their current funding mix or reported it only qualitatively. In addition, the first priority of one clinic (data systems and quality) and the staffing priority of another were not yet reflected in their action plans.
3.7 Barriers
Table 5 summarises barriers across clinics. The barriers named most often were the community's expectation that services remain free, with concern that fees could lead to loss to follow-up or loss of trust, and dependence on donors without reserve funds or support from local allocation funds (four clinics each).
| Barrier | Clinics | Solutions proposed by the clinics |
|---|---|---|
| Community expects services to stay free; fees may cause loss to follow-up or loss of trust | 4 | Discussion with clients; education on the funding situation; subsidy options and deciding who stays free; transparent service information |
| Dependence on donors; no reserve funds or support from general or special allocation funds | 4 | Diversifying financing; pushing for services to be funded locally under the Minimum Service Standards; costing services and a minimum service package |
| Legal status and premises: building use permits, facilities in need of renovation | 2 | Coordination with the health and licensing offices; fundraising for renovation |
| Not yet integrated with government financing and services; unclear rules on free services | 2 | Strengthening partnerships; exploring JKN and government financing |
| Dependence on key staff, especially outreach workers | 1 | Partnership through swakelola tipe III |
| Limited availability of STI drugs | 1 | Own procurement at affordable prices |
| Field outreach: highly mobile population, permits for mobile service sites, risk of encounters with law enforcement | 1 | Online outreach; cooperation with and briefings for relevant agencies |
3.8 Support needs
The support requested most often was directed at the national government: secure supplies of programme commodities (antiretrovirals, HIV test kits, STI and syphilis drugs, PrEP and tuberculosis preventive therapy), requested by five clinics. Equally common was support for peer supporters and outreach workers (five clinics), directed at the civil society organisations implementing the programme and at health offices. From health offices, clinics also asked for social contracting opportunities, help with licensing and permits for mobile services, allocation from general and special allocation funds, and a multi-stakeholder forum. From BPJS Kesehatan, clinics asked for help with credentialing documents, simpler partnership requirements, coverage of CD4 and viral load tests, and a special code in HIV treatment records to protect confidentiality. This pattern shows that outreach and peer support are the functions clinics most fear losing once donor funding ends.
4. Discussion
4.1 Self-reliance through service revenue and the risk to access
The main finding of this study is a strong orientation towards self-reliance through service revenue. This is understandable: service revenue is within the clinic's control, while JKN and local funds depend on others. However, for clinics serving key populations, fee-based strategies can create financial barriers for the groups most likely to drop out of care. The Avahan transition showed that communities can feel the programme's focus narrowing even when service coverage is maintained (Bennett et al., 2015). Every fee plan should therefore be checked against access safeguards before it takes effect. Programme commodities already financed by the state must not be charged for, as this would be double financing. Core services must remain accessible to clients who cannot pay, and changes should be communicated together with peer supporters before they take effect. Four clinics already plan cross-subsidies or free services for selected clients; this practice should become a minimum standard for all clinics.
4.2 JKN: a route not yet sequenced
The low JKN share in the targets and the absence of credentialing steps in the action plans suggest that JKN is seen as a distant and complicated route. For primary clinics, JKN is the most predictable source of routine revenue, but access is sequential: operating licence, then accreditation, then credentialing. The clinic with the highest JKN target has not yet completed the first step. Support should set out a realistic JKN route for each clinic, including a deliberate decision not to rely on JKN where the licence status does not allow it. Concerns about the confidentiality of HIV status in claims records also need to be addressed at policy level, because without guaranteed confidentiality, clients from key populations may be reluctant to use their JKN card.
4.3 Swakelola tipe III as a social contracting mechanism
Studies in Eastern Europe and Central Asia found that the lack of a legal mechanism for contracting civil society organisations was one of the most serious transition barriers (Gotsadze et al., 2019). Indonesia has such a mechanism in swakelola tipe III (Presidential Regulation No. 12 of 2021; LKPP, 2021), and one clinic in this study already uses it. The challenge is not regulation but timing and capacity: to be funded in the 2028 budget, proposals need to enter the development planning consultations and the health office work plan in January to June 2027. Outreach and HIV testing for people at risk, which are part of the Minimum Service Standards for health (Ministry of Health, 2024), are the strongest candidates for contracting to CBCs, since they also address the functions clinics most fear losing.
4.4 Planning quality as a precondition for sustainability
Frameworks for the sustainability of community-based programmes stress that sustainability needs to be planned from the start and translated into actions that can be monitored (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). Action plans without a timeline or verifiable results are hard to monitor and risk leaving the roadmap as a statement of intent. The two clinics that met all quality criteria can serve as peer learning references, together with the clinic that already has experience with swakelola tipe III.
5. Implications and recommendations
5.1 For clinic support
- Revise the action plans by 15 December 2026 so that every activity has a month, a person responsible and a verifiable result, and reflects the clinic's three priorities.
- Check access safeguards for every fee or prepayment plan before it takes effect, including defining the core services that remain free for clients who cannot pay.
- Set a JKN route for each clinic in the order licence, accreditation, then credentialing, or decide explicitly not to rely on JKN.
- Prepare social contracting proposals for the 2028 budget and submit them in the January to June 2027 local planning cycle, with the experienced clinic as a peer.
- Consolidate a consistent financial scenario (summing to 100%) and test assumptions on the number of paying clients with a sustainability simulator.
5.2 For policy makers
| Stakeholder | Proposal |
|---|---|
| National government | Guarantee continuity of programme commodities for CBCs; clarify which HIV services remain free after the transition; encourage health offices to count CBC services towards the Minimum Service Standards |
| Health offices | Open space for social contracting and grant proposals in the 2028 planning cycle; support clinic licensing and supervision; facilitate a stakeholder forum |
| BPJS Kesehatan | Run credentialing support sessions for licensed clinics; discuss recording practices that protect the confidentiality of HIV status |
| Civil society organisations implementing the programme | Support action plan revision and fee safeguard checks; support advocacy and the continuity of peer supporters during the transition |
5.3 Monitoring schedule
| When | Activity | Output |
|---|---|---|
| By 15 December 2026 | Action plan revision with the facilitator | Action plans for seven clinics with months, people responsible and verifiable results |
| End of January 2027 | First check (online) | Status of December and January activities and obstacles |
| End of February 2027 | Second check | Status of all action plans; social contracting proposals ready to submit |
| March 2027 | Peer learning meeting across clinics | Lessons learned and updated roadmaps |
6. Limitations
First, the data come from presentations prepared by the clinics themselves, so targets and claims were not verified against financial or licensing documents. Second, the format and completeness of the presentations varied; one clinic listed only one action plan activity and two reported their funding mix incompletely. Third, action plan quality was rated by a single rater who was also involved as a facilitator, which may introduce bias; the rating is intended as input for discussion, not as a performance score. Fourth, with seven clinics the findings are descriptive and are not intended to be generalised to all CBCs in Indonesia.
7. Conclusion
Seven community-based HIV clinics have set out a clear vision of sustainability: to keep serving key populations after donor support ends, with the donor share falling sharply by 2030. However, their plans rest on service revenue that puts access at risk, while the public financing routes that better suit the nature of their services, JKN and local social contracting through swakelola tipe III, have not yet been turned into concrete steps for the next three months. Closing this gap between intention and action, especially before the 2028 local planning cycle, is the most urgent priority for support.
Declarations
Author contributions. NPAH designed the analysis, extracted and analysed the data, and wrote the manuscript.
Competing interests. The author was involved as a consultant and facilitator in the sustainability study that provided the context for the workshop. The author has no financial interest in the clinics analysed.
Funding. No specific funding was received for writing this working paper.
Ethics and permission. The analysis used programme documents without individual data and is published with the commissioning organisation's permission. All clinics, people and institutions are anonymised.
Data availability. The source documents are internal and are not shared. Aggregate summaries are provided in this paper.
Acknowledgements. The author thanks the heads, finance staff and community representatives of the seven clinics who prepared and presented their plans.
References
- Bennett, S., Singh, S., Rodriguez, D., Ozawa, S., Singh, K., Chhabra, V., & Dhingra, N. (2015). Transitioning a large scale HIV/AIDS prevention program to local stakeholders: Findings from the Avahan transition evaluation. PLOS ONE, 10(9), e0136177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136177
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36.
- Gotsadze, G., Chikovani, I., Sulaberidze, L., Gotsadze, T., Goguadze, K., & Tavanxhi, N. (2019). The challenges of transition from donor-funded programs: Results from a theory-driven multi-country comparative case study of programs in Eastern Europe and Central Asia supported by the Global Fund. Global Health: Science and Practice, 7(2), 258–272. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-18-00425
- Huffstetler, H. E., Bandara, S., Bharali, I., Kennedy Mcdade, K., Mao, W., Guo, F., Zhang, J., Riviere, J., Becker, L., Mohamadi, M., Rice, R. L., King, Z., Farooqi, Z. W., Zhang, X., Yamey, G., & Ogbuoji, O. (2022). The impacts of donor transitions on health systems in middle-income countries: A scoping review. Health Policy and Planning, 37(9), 1188–1202. https://doi.org/10.1093/heapol/czac063
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual [Minister of Health Regulation No. 23 of 2022 on HIV, AIDS and STI control].
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan [Minister of Health Regulation No. 6 of 2024 on technical standards for the Minimum Service Standards for health].
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola [Regulation No. 3 of 2021 on self-managed procurement guidelines].
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [Presidential Regulation No. 12 of 2021 amending Presidential Regulation No. 16 of 2018 on government procurement].
- Shediac-Rizkallah, M. C., & Bone, L. R. (1998). Planning for the sustainability of community-based health programs: Conceptual frameworks and future directions for research, practice and policy. Health Education Research, 13(1), 87–108. https://doi.org/10.1093/her/13.1.87